Shock of Culture, Calon Independen
Oleh : Jannus P. Sihombing

Kegagapan menanggapi konfigurasi politik situasional ? Nampaknya akan terjadi bahwa proses rekrutmen dan suksesi memasuki sebuah tahapan yang geliatnya cukup dalam intensitas partisipasi masyarakat sipil. Upaya di tingkat judicial review MK UU No. 32 /2004 dalam menggagas keikutsertaan calon independen memunculkan konsetalasi politik yang ‘crowd’-nya tidak sekadar euforia temporal. Sehingga sebuah pencapaian yang sensasional, jikalau memungkinkan untuk disebut revolusioner.

Tanpa harus melalui jalur partai politik, partisipasi individu dapat melibatkan dan dilibatkan, sebagai test case adalah semarak kepala daerah DKI Jakarta. UU PIlkada menjadi regulasi yang perlu ditinjau dan pertaruhan yang menentukan untuk akses ini. Apa yang terjadi jika revisi bergulir dengan penguatan ketetapan MK ? Partisipasi individu dan kesiapan, representasi saluran demokrasi dengan partai politik

Konstruksi partisiaptif yang sepertinya akan melegitimasi koherensi platformitas, karena keniscayaan sebuah sistem politik. Secara mumpuni dengan label Kristen. Dan benarkah iman Kristen termuarakan dalam ambiguitas politik antara status quo dan sektariasnisme picik (narrow sectarianism; jannus 2003. b) tentunya dengan melihat pertimbangan calon independent oleh elemen masyarakat yang menggagas, lantas bagaimana sikap afiliasi dari orang Kresten ?

Postur politik yang tegas dalam kran akses individu memang terbuka dan merujuk pada fakta Aceh yang keberlangsungan pemerintahan gubernurnya dengan calon independent, maka kekristenan sejatinya sebagai instrument yang memainkan pilar demokrasi dari sumbangsih moralitas dan transparansi dapat dewasa; diartikan sebagai sebuah tahapan baru, lantas bagaimana dengan sektarianisme dalam partai ketika untuk ini ada yang berlabelkan Kristen ? .

Pemeliharaan Allah yang berlaku dalam distorsi ritme sekularitas, bahwa hal yang diupayakan sebagai sekularisasi dalam menjamin keberagaman tetap membutuhkan partisipasi iman percaya yang sebenarnya “sacral”; sehingga tetap harus diakui Allah sejati yang memelihara. Representasi individu (baca: independent) berada dalam penyertaan Allah untuk maksimalisasi kebaikan yang tentunya bagi siapapun. Bahaya sektarianisme yang memicikkan, apalagi masifitas dari kaum minoritas yang untuk itu bisa jadi dari kalangan orang Kresten sendiri .

Karena jelas disinilah kedewasaan itu memainkan, kontsruksi masyarakat sipil butuh pertanggung jawaban kepada Allah, daripada simbolisasi dan kepongahan yang “shock” dalam menanggapi bahwa akses untuk siapapun terbuka menjadi pemimpin, sekalipun untuk itu harus terbuka untuk memahami bahwa budaya politik harus berubah dan memang shock of culture ketika regulasi untuk calon independent terakomodasi. Siapkah untuk kualifikasi keungulan individu bagi maksimalisasi kesejahteraan bersama yang untuk itu orang Kresten dapat berpartisipasi tanpa harus melalui klaim partainya orang Kresten !

Jannus P. Sihombing

Advertisements