Tentang Pendidikan Agama Kristen (yang telah menjadi) “Negeri”

Sedikit terhenyak, menyadari dan menilik sekalipun telah dihujani su’udzon yang jauh. betapa tidak konsepsi penyelenggaraan pendidikan dalam identitas keagamaan bisa diakomodir oleh negara ?

Beberapa fakta, yang memang disinyalir sudah lama,  bahwa senasib dengan kawan-kawan muslim yang telah terlebih dulu. Maka beberapa kantong kristen dirasa perlu untuk adanya kekhasan lokal, dimana ganjaran yang pas adalah pendidikan agama.

Sebuah pemikiran ketika pengadaan pendidikan keagamaan diakomodir oleh negara dan untuk itu merasa harus berperan, utamanya ketika penyelenggara di daerah kantonng yang sangat lekat dengan kekhasan pemeluk agama tertentu.

***

Tidak bisa dipungkiri bahwa merangkum falsafah dasar dari berketuhanan yang maha esa, maka negara hadir dan merasa harus  berperan untuk itu. Negara berperan dengan mengakreditasi pendidikan kegamaan yang tidak semata hanya difasilitasi oleh komunitas keagamaan tersebut tetapi bersifat “resmi” dalam  prestise sebagai perguruan tinggi negeri dibidang pendidikan agama kristen. Tanpa mengecilkan akan faktor historis kemunculannya yang perdana, maka menjadi “negeri” adalah justifikasi yang sah beserta privilege yang lain termasuk juga pendanaan. stakn

Jelas, agama terlepas dari factor keabrahamaannya yang bersifat wahyu–karena telah menjadi mayoritas “resmi” (Islam & Kristen) dan telah hadir dalam porsi yang mendominasi telah turut serta membentuk keindonesiaan. Bahkan untuk itu adalah  kekristenan yang juga hadir dengan tidak bisa, suka atau tidak suka  dianggap bersamaan dengan  kolonialisme, yang juga dengan kaidah keagaman yang diejawantahkan telah turut serta  memperjuangkan keindonesiaan. Sebuah peran serta yang dimaknai dengan terlecutnya identitas bersama untuk justru menanggalkan dan megenyahkan kolonialisme dengan ekses pada identitas keagamaan—setidaknya dirasakan ketika hadir sebagai minoritas.

Akan tetapi penghayatan keagamaan yang dijamin yang justru kerap kali bisa terancam, terdistorsi akan karakteristik keasasiannya dalam mengamalkan  berteketuhanan tetaplah harus dikedepankan yang rasanya tidak berlaku bagi kepercayaan atau agama-agama lokal, sebuah diskriminasi memang. Semangat inilah yang harus terlecut juga bagi khususnya komunitas kristen.

Semangat output perilaku keagamaan yang jauh dari praktek yang telah membuat keterpurukan. Negara yang wajib beridentitas agama dan dicantumkan dihampir semua sarat kelengkapan administratif karena telah terlebih dulu ada diidentitas diri ini ternyata tidak berkorelasi positif dengan kebajikan warga (virtues of citizenship) dimana  masalah dengan korupsi hingga punya indeks perilaku korupsi yang tinggi tetap saja ditampakan dari warga yang menjadi pejabat !?  Tidakkah semua pelaku korupsi punya identitas keagamaan dan mendapatkan remisi dihari-hari keagamaan, khususnya juga untuk yang kristen.  Output perilaku yang menjadi tantangan untuk tidak bermegah dengan identitas agama, keasasian bagi non-agama resmi hingga yang minoritas resmi pun—karena masih ada penolakan ditambah yang menguat adalah tantangan Separation church and statependidikan untuk selaras dengan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” rasanya jaminan berketuhanan sudah cukup dan sulit dicari pangkal utama yang terhubung dengan agama yang merestui lebih dalam  menyelaraskan tiap-tiap perguruan tinggi negeri dimasing-masing agama untuk hadir. Terlebih jika berkehendak untuk mengakomodir kekristenan dalam format penyelenggaran pendidikan yang langsung ‘tertata’ oleh negara. Jika dirasa timbulnya rasa iri kepada agama mayoritas tentu adalah aneh bagi komunitas kristen. Bukankah Daniel yang 10 x lipat lebih pintar dari kaum cerdik pandai di Tirani Nebukanezar hanya meminta beroleh kebebasan untuk diijinkan mengamalkan keyakinannya semata ?

cat. pastinya saya bukan Advent/millerite, hikmat yang diberikan kepada Daniel karena perjanjian & pemeliharaan Allah bukan karena “pantangan-pantangan”.

Jadi negara yang hadir dalam menjamin adalah sebuah fitrah yang teramat mulia dan seyogyanya komunitas kristen dan gereja tetap menjaga jarak dengan  negara pancasila yang teramat sangat kita cintai ini. Dan tentunya masih layak untuk diperjuangkan dalam amalan dan ekspresi kebinekaan yang memang tidak bisa dipungkiri.

***

Singkat cerita, beneran sungguh ada dan masih  berlangsung. Proyeksi bernegara dan identitas yang melebur sebagai sebuah kemunculan dan proyek modern menghasilkan bangsa yang tidak bisa ditampik akan “hegemoni”-nya yang membuat disegani. Saya rasa sebuah identitas negara (state) meginginkan hal itu, dengan factor demografis religius masyarakatnya yang “Kristen”.  stakn-free-church-3.jpgDimana porsi Protestanisme & sub denominasinya yang 46% dan Katolik (Roma, yunani & Ortodoks timur) yang 22-34% lebih, mereka tetap menjaga marwah yang sayangnya diwarisi oleh konsitusinya untuk menolak dan mengharamkan guna pengelolaan dana public bagi pendidikan  identitas kegamaan tertentu, sesuatu yang diturunkan dari prinsip “free church, free state”; Sekalipun untuk itu konstitusi mereka punya kesan yang cukup akan kekristenan. Kok bisa ? mau tahu ‘negara kristen’ yang tidak mengadakan  sekolah pendidikan agama negeri untuk mengajarkan dan menyiapkan tenaga pengajar agama kristen?  ya tepat;  Amerika !

“jelas dong kita kan bukan Amerika !?”

Baru nyadar di Cibinong, pada  7 Maret 2018

JP. Sihombing

 

Advertisements