*Ngomong Apa sih ? Yakin nih Tentang ‘pasal karet’ ?! 

Segera menjadi babak baru. Semacam jebakan dalam mengemukakan, ketika argument berbuah sangsi yang memerangkap. Kembali pasal penodaan yang akan digunakan.bye blasphemy

Apa sebab, sebuah komen menjadi berlawanan dengan dirinya. Ujaran “kitab suci adalah fiksi”, disebuah tayangan talk show menjadi berbuah pengaduan, karena dianggap dari kubu yang menggunakan dalil hukum tersebut dalam menersangkakan hingga berakibat pemenjaraan petahana yang juga  kandidat calon disebuah kontestasi pilkada yang riuh. Maka autokritik harusnya dijalankan.

Tiba-tiba ada keterhenyakan dan perundungan terjadi—medianya tentu yang virtual. Menarik mengapa argument seperti itu bisa muncul dalam intensi yang selalu mengaitkan bobot politik keterwakilan, dimana sulit untuk tidak mengaitkan hal ini. Apalagi yang mengemukakan tentu dalam sebuah kebebasan yang terjamin, karenanya tidak bisa memninggirkan. Segera apologi bermunculan dan tendensi pemikiran yang menyerang juga menyambut. Riuh ? pasti !

Menyoal lain…

Apa yang bisa diharapkan dari penuturan filsafat atau yang dianggap berwenang untuk mewakili sebuah khasanah dan disiplin filsafat ? tentu memang mengerucut dalam ide tentang berkeyakinan. Pertanyaan dan mempertanyakan karena ihwal berkeyakinan yang sulit lepas dari keberadaan manusia.

 

Akankah dengan kemunculan ini pasal karet penistaan agama menjadi dianggap usang dan masa lalu, sebagaimana penanda sejarah silam, Sokrates berkeliling dalam laku  menyebarkan cakap-cakap gossip dalam upaya membuat usangnya mitologi yang telah meracuni pemikiran pemuda Athena perihal dewa-dewa yang pasti memang fiksi itu. Amankan berujar ini ? Pastinya sejarah menunjukannya.

Azas normativitas dalam membuat   tegangan kekuasaan dan menjadi lazim akan kekuasaan yang terpolarisasi. Maka episteme berkeyakinan yang digugat itu tentu bermuara pada sokongan politik. Jelas ada yang gamblang untuk dilabelkan sebagai pretense populis, maksudnya tentu menyederhanakan ini adalah bahasan yang mempertanyakan kembali ketika agama harus ditelaah. Harus diakui yang filosofis itu memang harus  berbuat, menjadi legitimasi yang berkubu, karena memang agak tidak normative kondisi dalam riuhnya bahasan relasi politik dan prosesi kekuasaan yang sekarang. Baik jengahnya capaian yang sudah dilakukan yang nyaris mirip dengan berkampanye, entah wajar atau bosan tapi selalu dikatakan “baru di era titk, titik, titik pembangunan terlaksana bla, bla, bla…” atau politisasi agama yang untuk itu rujukan filsafatnya memang pragmatisme—skema pemikiran dalam orientasi praktisnya. Memang sulit dan agak dikehendaki akan normativitas dalam kekuasaan tersebut. Sok netral memang !

 

Sehingga tampilan filsosofis memang memilki konsekuensi, pun ketika itu berusaha disajikan dalam ruang bersama, ditampilkan dalam indikasi berujar secara umum, dengan sampai hati untuk dikatakan ada bobot populismenya. Pengejaran rating dan penguasaan bahasan karena siapapun bisa terperangkap dengan hingar bingar ini. Eklektikisme agama yang memang harus populis dengan segala konsekuensi dalam kondisi tahun politik ini. Pilihan meramu sumber yang dianggap berkenan, ketika ternyata pretense itu tak bisa dihindari dan  berbuah pada petensi-pretensi yang lain.  Sebegitu menarik sekaligus disertai kehawatiran memang akan keriuhan ini. Argument yang bisa tereperangkap sekalipun dikemukakan pelaku dari yang berkutat dengan disiplin akademis dianggap punya pretensi yang terpilih dan sengaja–eklektis itu, hingga penguasa yang merasa menjalankan mandat demokrasi, mengomunikasikan capaiannya dan merasa terganggu dengan upaya-upaya yang jauh dari fairness tersebut sekalipun populis. Kenapa bisa populis ?

 

Akhirnya yang akademis itu memang harus tampil diwilayah umum dengan bertanggung jawab dalam eklektikismenya dan yang berkuasa itu adalah berada dalam haknya untuk terus mengedepankan populismenya, yang sayangnya yang dituju mengapa wilayah keyakinan. Pada titik penguasa juga akan menggunakan hal itu, entah sebagai gimik atau tidak. Kemunduran pasti jika hanya menggunakan hal itu. Aspek historisnya bisa ditelusuri dan memang tidak sederhana hanya pada kontestasi pemilu yang lalu.

Martir bagi pasal karet itu…

Kekebasan ‘mengolok-olok’ memang memiliki tempat, tetapi tidak untuk yang tabu. Perihal agama dan ihwal berkeyakinan itu bukan nilai pragmatis—utilitas, semacam nilai pengujian untuk kegunaan. Masalah ternodanya itu memang agak sumir terlebih ada perhitungan populisme dan masalah kesiapsediaan untuk menanggung itu. Hal yang memang riskan bagi yang berdisiplin, kaitannya tentu kegemaran ekletisisme filosofis yang secara latah bisa berbenturan dengan populisme agama.  Hal yang siapapun, terutama minoritas pasti akan berusaha menghindar.

socrates-470-399-bc-classical-greek-athenian-philosopher-depicted-K07MY0

Ooh begitu ? jadi kapan populisme pasal penodaan agama itu dicabut, direvisi, ditambah kembangkan untuk jaminan tidak lentur ? Sementara itu yang lain, untuk tidak dikatakan juga apa gunanya filsafat; disiplin, departemennya juga haruskah  pretensinya diwilayah publik ? jika yang dimaksud gagal  memiliki keberanian seperti Sokrates, terpidana dengan menjalankan konsekuensi menenggak racun hingga mati, karena dianggap telah ‘meracuni’  warga muda Athena. Populisme agama memang  bisa menguntungkan juga  memerangkap jadi jangan coba-coba berfilosofis disitu dengan pretensi yang tanpa massa dan khalayak ikutan, sekalipun waspada & eklektik memikat.

Masih belum siap untuk jadi seperti sokrates, tentu sulit juga untuk tergugah ketika ada yang bersedia martir untuk seorang yang diyakini bangkit dari kematian 400 tahun setelah sokrates ! nah loh ?!

 

Cibinong yang mendung, 18 April 2018.

 

Catatan : Tulisan ini sangat berpihak, setidaknya saya tidak pernah mendukung yang munafik anti kenaikan BBM tapi melakukan hal yang sama ketika menjabat. Walaupun pastinya, saya menolak sekali dengan afiliasi agama yang partisan yang celakanya sekarang digunakan.

Advertisements